Selasa, 14 Juni 2011

PELAYANAN PUBLIK

Draft VIII
Tgl 17-02-2005
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR……TAHUN……
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa kewajiban negara melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta pemerintah sebagai perwujudan negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu didasarkan pada norma-norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.
.Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125
2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah penyelenggara negara, penyelenggara ekonomi negara dan korporasi penyelenggara pelayanan publik, serta lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah.
3. Aparat Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, orang-perorangan, maupun badan hukum.
5. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari Penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
6. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis dari Penyelenggara berisi janji-janji Penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas.
7. Sistem informasi adalah mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dikelolanya.
3
BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan tujuan undang-undang ini.
(2) Asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. partisipatif;
d. akuntabilitas;
e. kepentingan umum;
f. profesionalisme;
g. kesamaan hak;
h. keseimbangan hak dan kewajiban.
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, penyelenggara ekonomi negara dan korporasi penyelenggara pelayanan publik, serta lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah.
BAB III
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Organisasi Penyelenggara
Pasal 4
Organisasi Penyelenggara dibentuk secara efisien dan efektif agar mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan baik.
Pasal 5
Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai fungsi sekurang-kurangnya, meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
4
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi; dan
d. pengawasan internal.
Pasal 6
(1) Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemberian pelayanan yang meliputi berbagai jenis pelayanan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu.
(2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.
(3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Bagian Kedua
Larangan dan Kewajiban Aparat
Pasal 7
(1) Aparat dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi, baik organisasi usaha, maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Undang-Undang.
(2) Aparat yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi baik organisasi usaha, maupun organisasi politik yang tidak dikecualikan oleh suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberhentikan dari jabatan dan atau diberhentikan status kepegawaiannya.
Pasal 8
Aparat dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pasal 9
Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatannya.
5
Pasal 10
Aparat wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Pasal 11
Penyelenggara wajib menyelenggarakan rekrutmen dan promosi aparatnya secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 12
(1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan publik di lingkungan organisasinya secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Penyelenggara wajib menyempurnakan struktur organisasi, sumber daya aparatur dan prosedur penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Hubungan Antar Penyelenggara
Pasal 13
(1) Atas permintaan Penyelenggara lain, Penyelenggara dapat memberi bantuan kedinasan untuk suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang diberikannya.
(2) Pemberian bantuan kedinasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada :
6
a. lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tersebut yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Penyelenggara;
b. ketidakmampuan sumber daya manusia Penyelenggara, dan atau
c. ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki Penyelenggara.
Bagian Kelima
Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain
Pasal 14
(1) Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik, sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab orisinilnya.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia yang kepemilikannya seratus persen dipegang oleh warga negara atau badan hukum Indonesia.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 15
Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik :
a. kesederhanaan;
b. kejelasan;
c. kepastian dan tepat waktu;
d. akurasi;
e. tidak diskriminatif
f. bertanggung jawab;
g. kelengkapan sarana dan prasarana;
h. kemudahan akses;
i. kejujuran;
j. kecermatan;
k. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan
l. keamanan dan kenyamanan.
7
Bagian Kedua
Standar Pelayanan
Pasal 16
(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat dan pihak terkait.
(2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 17
Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. prosedur pelayanan;
d. waktu penyelesaian;
e. biaya pelayanan ;
f. produk pelayanan;
g. sarana dan prasarana;
h. kompetensi petugas pemberi pelayanan;
i. pengawasan intern;
j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
k. jaminan pelayanan.
Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan
Pasal 18
Penyelenggara wajib menyusun maklumat pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dan dipublikasikan secara jelas.
Bagian Keempat
Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 19
(1) Penyelenggara mengelola sistem informasi secara efisien, efektif, dan mudah diakses.
8
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. jenis pelayanan;
b. persyaratan dan prosedur pelayanan;
c. standar pelayanan;
d. maklumat pelayanan;
e. mekanisme pemantauan kinerja;
f. penanganan keluhan;
g. pembiayaan; dan
h. penyajian statistik kinerja pelayanan.
Pasal 20
Dokumen, akta dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat berupa produk elektronika atau hasil teknologi informasi, secara hukum dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Publik
Pasal 21
Penyelenggara wajib mengelola sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta berkesinambungan.
Pasal 22
Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 21, Penyelenggara melaksanakan inventarisasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik secara sistematis, transparan, lengkap dan akurat.
Pasal 23
Aparat bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan atau penggantian sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.
9
Pasal 24
(1) Penyelenggara dilarang memberikan izin kepada pihak tertentu untuk menggunakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pengalihan dan atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang sebelumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25
(1) Penyelenggara yang bermaksud mengubah atau memperbaiki sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik, wajib memberikan pengumuman dan atau memasang tanda-tanda yang jelas di tempat yang mudah diketahui.
(2) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, nama penanggungjawab, waktu kegiatan dan manfaat.
Bagian Keenam
Pelayanan Khusus
Pasal 26
Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita.
Pasal 27
Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan kelas-kelas tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan.
Bagian Ketujuh
Biaya Pelayanan Publik
Pasal 28
Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut hak-hak sipil pada hakekatnya dibebankan kepada negara dengan tidak menutup kemungkinan ditetapkan pungutan biaya pelayanan kepada penerima layanan.
10
Pasal 29
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
Biaya pelayanan ditetapkan oleh Aparat yang berwenang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
a. tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat;
b. nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa;
c. rincian biaya yang jelas dan transparan ;
d. prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Penyelenggara dilarang melaksanakan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan pembiayaan atau mata anggaran yang disediakan khusus untuk itu.
Bagian Kedelapan
Perilaku Aparat dalam Penyampaian Layanan
Pasal 32
Aparat dalam menyelenggarakan pelayanan publik berperilaku sebagai berikut :
a. adil dan tidak diskriminatif;
b. peduli, telaten, teliti, dan cermat;
c. hormat, ramah, dan tidak melecehkan;
d. bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
e. bersikap independen;
f. tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h. menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi Penyelenggara demi menjaga kehormatan institusi Penyelenggara di setiap waktu dan tempat;
i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan;
11
l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
n. sesuai dengan kepantasan umum dan
o. profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.
Bagian Kesembilan
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 33
(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas intern dan Pengawas ekstern.
(2) Pengawasan intern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan ekstern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :
a. pengawasan oleh Ombudsman yang memiliki fungsi dan kewenangan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Pengaduan
Pasal 34
(1) Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara dan atau Ombudsman.
(2) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam pelaksanaan pengelolaan keluhan dan pengaduan.
(3) Berdasarkan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ombudsman menyusun rekomendasi tindaklanjut.
(4) Penyelenggara wajib mengelola setiap keluhan dan pengaduan baik yang berasal dari penerima pelayanan maupun rekomendasi dari Ombudsman.
12
Pasal 35
(1) Penyelenggara wajib menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan prinsip penyelesaian yang cepat dan tuntas.
(2) Tata cara pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. prosedur pengelolaan pengaduan;
b. penentuan pejabat yang mengelola pengaduan;
c. prioritas penyelesaian pengaduan;
d. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan Aparat;
e. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
f. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak-pihak terkait;
g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;dan
h. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan.
Pasal 36
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan pengaduan.
(2) Penyelenggara wajib melaporkan tindak lanjut dari pengelolaan pengaduan pada akhir tahun kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Kesebelas
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pasal 37
(1) Setiap Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.
(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui survai indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38
(1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan kewajiban dan pengawasan masyarakat.
Bagian Kedua
Pengawasan Masyarakat
Pasal 39
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan atau Ombudsman.
(2) Pengawasan oleh perseorangan, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik kepada pimpinan Penyelenggara, aparat pengawas fungsional, instansi terkait dan atau Ombudsman.
(3) Pengawasan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kepada pimpinan Penyelenggara dan atau institusi penegak hukum, untuk ditindaklanjuti.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Pasal 40
(1) Masyarakat dapat menggugat atau menuntut Penyelenggara atau Aparat melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal sebagai berikut:
a. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik atau tidak memberikan pelayanan yang semestinya menurut standar pelayanan;
b. melalaikan atau melanggar kewajiban dan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
14
c. menyalahgunakan dan atau melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Aparat.
(2) Gugatan atau tuntutan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh:
a. perseorangan atau badan hukum yang bersangkutan;
b. masyarakat yang terdiri dari para penerima jasa yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum dan dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat di bidang pelayanan publik.
Pasal 41
(1) Penyelenggara dapat menjadi subyek hukum yang diwakili oleh pejabat yang bertanggungjawab di dalam organisasi Penyelenggara.
(2) Penuntutan dilakukan terhadap Aparat yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan atau Aparat yang terlibat langsung, baik secara sendiri atau bersama-sama.
Pasal 42
(1) Dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan atau Aparat menimbulkan kerugian perdata atau bersifat melawan hukum, gugatan diajukan melalui Peradilan Umum.
(2) Dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan atau Aparat mengandung unsur perbuatan pidana, tuntutan diajukan melalui Peradilan Umum.
Pasal 43
Masyarakat yang melapor kepada Ombudsman atau menggugat Penyelenggara ke Pengadilan termasuk saksi-saksi yang berkaitan dengan keluhan pelapor dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 44
(1) Penyelenggara yang melanggar kewajiban dan atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pemberian peringatan;
b. pembayaran ganti rugi; dan atau
c. pengenaan denda.
(2) Aparat yang melanggar kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pemberian peringatan;
b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
c. pembayaran ganti rugi;
d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
e. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
f. pemberhentian dengan hormat; atau
g, pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 45
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 44, dilakukan oleh atasan Aparat atau pejabat dari Penyelenggara yang bertanggungjawab atas kegiatan pelayanan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyelenggara atau Aparat yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke Lembaga Peradilan Umum bila memenuhi ketentuan Pasal 42.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, dan tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini harus dipenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
16
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal…..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal .........................
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……... NOMOR ..........

Jumat, 10 Juni 2011

PHK & Pesangon




Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : Kep- 78/Men/2001

Tentang

Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian
Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon,
Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian

Di Perusahaan


Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesalan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan mernerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 perlu diubah;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;


Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);



2.
Undang‑undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);



3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;



4.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan;


Memperhatikan
:
Hasil Sidang Kabinet Paripurna tanggal 25 Januari 2001;


Memutuskan:


Menetapkan
:
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Seberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.


 




Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, diubah menjadi sebagai berikut :

1.

Penulisan dan ponyebutan Istilah "pakerja" diubah menjadi "pekerja/buruh", istilah "serikat pekerja" diubah menjadl "serikat pekerja/serikat buruh", istilah "terdaftar" diubah menjadi "tercatat", istilah "Menteri Tenaga Kerja" diubah menjadi "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi", Istilah "Departemen Tenaga Kerja" diubah menjadi "instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan", istilah "Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja" diubah menjadi "Kantor Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Propinsi", istilah "Kantor Departemen Tenaga Kerja" diubah menjadi. "Kantor Instansi yang berrtanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota", dan istilah "kesepakatan kerja bersama" diubah menjadi "perjanjian kerja bersama".

2.

Ketentuan Pasal 1 setelah disempurnakan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

 

1.
Perusahaan adalah :

 


a.
setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak; atau

 


b.
usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik.

 

2.
Pengusaha adalah :

 


a.
orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri; atau

 


b.
orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; atau

 


c.
orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

 

3.
Pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.

 

4.
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

 

5.
Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran (massal) adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh atau lebih pada satu permohonan dalam satu buian atau terjadi rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu Itikad pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

 

6.
Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

 

7.
Uang penghargaan rnasa kerja adalah uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja/buruh yang dlkaitkan dengan lamanya masa kerja.

 

8.
Ganti kerugian adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai penggantlan Istirahat tahunan, Istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasllitas perumahan dan lain-lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat sebagai akibat adanya pengakhiran hubungan kerja.

 

9.
Tunjangan tetap adalah suatu imbalan yang diterima oleh pekerja/buruh secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja tertentu.

 




10.



Pegawai Perantara adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

 

11.
Panitia Daerah adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah sebagalmana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

 

12.
Panitia Pusat adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

 

13.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.


3.

Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah satu ayat yang menjadi ayat (3) baru, sahingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15


 

(1)
Dalam hat pekerja/buruh mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 ( dua ) kali secara tertulls tetapi pekerja/buruh tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan buktl yang sah, maka pekerja/buruh dianggap mongundurkan diri secara tidak balk dan pengusaha dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja.

 

(2)
Dalam hal pekerja/buruh, tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena melakukan mogok kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pekerja/buruh tidak dapat dinyatakan sebagai mangkir.

 

(3)
Dalarn hal pekerja/buruh tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perurdang-undangan yang berlaku, maka pekerja/buruh dinyatakan sebagai mangkir".


4.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16


 

(1)
Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja/buruh dengan ketentuan skorsing telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

(2)
Dalam hal pengusaha melakukan skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah yang diterima pekerja/buruh.

 

(3)
Skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dengan alasan yang jelas, dan kapada pekerja/buruh yang bersangkutan harus diberikan kesempatan membela diri.

 

(4)
Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

 

(5)
Setelah masa skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, maka pengusaha tidak berkewajiban membayar upah, kecuali ditetapkan lain oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat".


5.

Diantara Pasal 17 den Pasal 18 disisipkan satu Pasal baru yang menjadi Pasal 17 A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17A


 

(1)
Dalam hal pengusaha mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak melakukan skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, pekerja/buruh harus tetap melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja/buruh selama proses 100% (seratus perseratus).

 




(2)



Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tidak mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pemutusan hubungan kerja tersebut menjadl persellsihan, maka sebelum ada putusan Panitia Daerah atau Panitia Pusat, upah pekerja/buruh selania proses dibayar 100% (seratus perseratus)".


6.

Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi 5 (lima) ayat sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyl sebagai berikut :

"Pasal 18


 

(1)
Ijin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

 


a.
penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau mllik teman pengusaha; atau

 


b.
memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha atau kepentingan negara; atau

 


c.
mabok, minum-minuman keras yang memabokkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang ditetapkan perusahaan; atau

 


d.
melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja; atau

 


e.
menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan; atau

 


f.
menganiaya, mengancam secara physik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja; atau

 


g.
membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku; atau

 


h.
dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pengusaha; atau

 


i.
dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya; atau

 


j.
membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; dan

 


k.
hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.


 

(2)
Pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyertakan bukti yang ada dalam permohonan ijin pemutusan hubungan kerja.

 

(3)
Terhadap kesalahan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tindakan skorsing sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat dengan ketentuan skorsing tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

(4)
Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tetapi berhak atas ganti keruglan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 B.

 

(5)
Pekerja/buruh yang melakukan kesalahan di luar kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan mendapat uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24".




 

 

7.



Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah menjadl 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagal berikut :

"Pasal 26



 

(1)
Dalam hat terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara balk atas kemauan sendiri, maka pekerja/buruh berhak atas ganti kerugian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 B.

 

(2)
Pengunduran diri secara balk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

 


a.
pekerja/buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

 


b.
pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

 


c.
pekerja/buruh tidak terikat dalam Ikatan dinas.


 

(3)
Pengusaha harus memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling lambat dalam waktu 14 (empat betas) hari sebelurn tanggal mulal pengunduran diri.

 

(4)
Dalam hal pengusaha tidak memberi jawaban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut".


8.

Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan dua Pasal baru yang menjadi Pasal 26 A dan Pasal 26 B, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26 A


 

(1)
Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dapat membatasi jumlah pekerja/buruh yang dapat mengundurkan diri secara balk dalam periode tertentu pada unit kerja yang sama dl perusahaan.

 

(2)
Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, pernbatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengusaha bersama dengan wakil pekerja/buruh."


 

Pasal 26 B

Ganti kerugian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) meliputi :

 

a.
ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

 

b.
ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja/buruh belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja/buruh dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang;

 

c.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

 

d.
penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari upah :

 


1.
1(satu) bulan bagl pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

 


2.
2 (dua) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyal masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;

 


3.
3 (tiga) bulan bagl pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;

 


4.
6 (enam) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyal masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dart 4 (empat) tahun;

 


5.
7 (tujuh) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyal masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;

 


6.
8 (delapan) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyal masa kerja 5 (lima) tahun atau leblh tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;

 


7.
10 (sepuluh) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai maaa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun;

 


8.
11 (sebelas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua betas) tahun;

 




9.


12 (dua belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun;

 


10.
13 (tiga belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 15 (lima betas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

 


11.
14 (empat belas) bulan bagl pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau febih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;

 


12.
15 (lima belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mampunyai masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun;

 


13.
17 (tujuh belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih;


 

e.
hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat".


9.

Ketentuan Pasal 27 diubah redaksinya, sehingga Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

"Pasal 27


 

(1)
Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja/buruh tetapi pekerja/buruh dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak uang pesangon paling sedikit sebesar 2 ( dua ) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

 

(2)
Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir, atau keadaan memaksa (force majeur), maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

 

(3)
Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup bukan karena alasan sebagalmana dimaksud dalam, ayat (2) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah plhak ditetapkan lain".


10.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28


 

(1)
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena perubahan status, atau perubahan pemilikan perusahaan atau perusahaan pindah lokasi dengan nilai syarat kerja yang baru minimal lama dengan nilai syarat kerja yang lama dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuah Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24.

 

(2)
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan atau perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

 

(3)
Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dengan pengusaha baru".




 

 

11.



Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah satu ayat yang menjadi ayat (2) baru, sehingga Pasal 31 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


"Pasal 31


 

(1)
Dalam hal pekerja/buruh putus hubungan kerjanya karena usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan gantl kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

(2)
Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22 dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24 huruf d, maka selisihnya dibayar pengusaha.

 

(3)
Dalam hal pengusaha tidak monglkutsertakan pekerja/buruh yang putus hubungan kerjanya karena usla pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib mamberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain".


12.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

"Pasal 32

Dalam hal pekerja/buruh putus hubungan kerjanya karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, maka pengusaha wajib membayar santunan kepada ahli waris pekerja/buruh yang sah, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24".

13.

Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan satu Pasal baru yang menjadi Pasal 32 A , yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32 A


 

(1)
Dalam hal pekerja/buruh yang putus hubungan kerjanya, tetapi belum rnencapai usia pensiun namun pekerja/buruh tersebut telah diikutkan dalam program pensiun dan telah berhak menerima jaminan atau manfaat pensiun, maka pekerja/buruh tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 32.

 

(2)
Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil dari jumlah uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23, maka selisihnya dibayar pengusaha.

 

(3)
Bagi pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perhitungan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 24 huruf d hanya dikaitkan dengan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22".


14.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan satu Pasal baru yang menjadi Pasal 34 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34 A


 

(1)
Setiap putusan Panitia Daerah yang telah mendasarkan putusannya kepada ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 kemudian dimintakan banding setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri ini, make Panitia Pusat dalam menyelesaikan perkara banding tersebut tetap mendasarkan putusannya kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000.,

 



(2)


Setiap putusan Panitia Pusat yang telah mendasarkan putusannya kepada ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diadakan peninjauan kembali atau penundaan pelaksanaan putusan, maka dalam mengatur akibat dari pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut Menteri tetap mendasarkan keputusannya kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000".


15.

Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru yang menjadi Pasal 35 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35 A

Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menetapkan pemberian uang pesangon, uang penghargaan mesa kerja dan ganti kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000, maka sejak berlakunya Keputusan Menteri ini harus dengan sendirinya penetapan uang pesangon, uang penghargaan mesa kerja dan ganti kerugian didasarkan kepada Keputusan Menteri ini".


Pasal II


Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                                                        Ditetapkan di Jakarta
                                                                                        pada tanggal 4 Mei 2001

                                                                          Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
                                                                                        Republik Indonesia,


                                                                                           Alhilal Hamdi